Poltesa.ac.id – Poltesa Sosialisasikan Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) ke Mahasiswa di Lingkungan Politeknik Negeri Sambas di Gedung Kuliah Terpadu II, pada Selasa (12/04/2022).

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Direktur II, Koordinator BUK, Humas Poltesa, dan Mahasiswa Poltesa sebagai peserta.

Menurut Wakil Direktur II, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan layanan kepada mahasiswa melalui sosialisasi program RB Poltesa kepada mahasiswa, “kami berkomitmen untuk meningkatkan layanan, termasuk layanan kepada mahasiswa, untuk itu kami mengharapkan partisipasi mahasiswa dalam mendukung program ini, sehingga pelayanan Poltesa semakin baik kedepan”, harapnya.

Lebih lanjut Wakil Direktur II, juga menyampaikan bahwa Poltesa sangat terbuka dengan kritik dan aduan, “bagi teman-teman mahasiswa yang memiliki keluhan terhadap layanan yang ada di kampus, silahkan sampaikan kepada kami, agar dapat kita tanggulangi bersama, dan tentunya ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk perubahan yang lebih baik kedepannya, saat ini kami sedang merancang inovasi aduan terintegrasi yang dapat digunakan oleh seluruh keluarga besar Poltesa dalam menyampaikan aduan, rencananya program itu kami beri nama SLARACE (Sistem Layanan Aduan dan Reaksi Cepat), yang mana harapannya SLARACE ini dapat dengan cepat mengatasi semua aduan yang masuk”, ujarnya.

Poltesa juga sedang merancang untuk penyesuaian 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi, diantaranya adalah Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem dan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

Manajamen Perubahan adalah terwujudnya mekanisme kerja, individu/Satker menjadi lebih baik (komitmen pimpinan/pegawai meningkat, risiko kegagalan dalam tugas menurun, perubahan pola pikir/budaya kerja).

Deregulasi Kebijakannya adalah adanya penataan kebijakan yang jelas, tegas, terukur (tidak tumpang tindih).

Penataan Penguatan Organisasi adalah menciptakan organisasi tepat ukuran, tepat fungsi, tepat proses. Dengan indikator struktur sederhana tetapi kaya fungsi menuju E-Gov.

Penataan Tata Laksana adalah membangun sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur (KIP, SPBE, Mekanisme kerja sesuai SOP dan dilakukan evaluasi dan perbaikan terus menerus).

Penataan Sistem dan Manajemen SDM adalah profesional SDM meningkat dan terukur (Disiplin, Ketaatan pada aturan, Pola karir yang jelas, SIAP yang integratif).

Penguatan Akuntabilitas adalah transparan, efisien dalam penganggaran, linier antara sasaran, program dan kegiatan, kinerja Satker mendukung kinerja unit kerja dan lembaga.

Penguatan Pengawasan adalah penerapan SPIP yang memadai, kepatuhan terhadap aturan (Pengendalian gratifikasi, adanya mekanisme pengaduan masyarakat, penanganan benturan kepentingan, terbentuk WBS).

Peningkatan Kualitas Layanan Publik adalah kualitas layanan publik meningkat sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat (adanya inovasi layanan, standar layanan, budaya layanan prima, maklumat layanan, penilaian kepuasan pelanggan).